Ironi Jokowi Incar Dana Haji

Ironi Jokowi Incar Dana Haji

Bahwa misi pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu fokus presiden Joko Widodo, di tahun pertama 2014-2019 : 20 Oktober 2014 s.d 20 Oktober 2015 masih terkendala dari segi biaya, pembebasan lahan, dan kurangnya kontribusi daerah. Salah satu langkah antisipatif adalah dengan menetapkan Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Kita simak Perpres 35/2015 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2015, fokus pada Pasal 1 angka 4 dan 5 :
4. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
5. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

Jika ada niatanmaupun rencana atau yang nantinya sebagai kebijakan pemerintah untuk menggunakan dana haji untuk proyek-proyek infrastruktur, harus kita sikapi dengan wajar dan konstitusional. Karena NKRI memang negara berdasarkan hukum, atau negara hukum. Terbukti tidak hanya ada instansi penegak hukum, maupun aparat penjinak hukum. Hukum siaga 24 jam, siap memenuhi panggilan gawat darurat.

Rencana pemerintah Indonesia menginvestasikan dana haji ke proyek infrastruktur mencuat sejak pelantikan anggota pelaksana dan pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Rabu 26 Juli 2017.

Pertanyaan awam adalah wajarkah jika Dana Haji dipakai untuk pembangunan program/kegiatan infrastruktur pemerintah. Bagaimana aturan mainnya.

Mulai dengan menimak Perubahan ketiga UUD NRI 1945, menetapkan Pasal 1 ayat (3) :
Negara Indonesia adalah negara hukum

Masuknya atau ditetapkannya Pasal 1 ayat (3) dimaksudkan untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (rechsstaat) tidak berdasarakan atas kekuasaan belaka (machstaat).

Jangan lupa, bahwa UU RI nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, simak pada Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 :
1. Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam;
2. Dana Abadi Umat yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang ini diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dua faktor pertimbangan UU 34/2014 adalah :
c. bahwa peningkatan jumlah jemaah haji tunggu mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji;
d. bahwa akumulasi dana haji berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Artinya, seberapa sedikit umat Islam yang masuk daftar tunggu dan sampai tahun kapan. Secara bahasa sudah jelas bahwa dana haji ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Itu saja, buka disuratkan untuk kepentingan umum.

Mengacu frasa “nilai manfaat yang dikuasai oleh negara” maka otomatis negara berhak memanfaatkan dana haji tanpa ijin dan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur. Kalau dana haji sebagai dana pinjaman – bukan APBN – tentu ada aturan main atau dasar hukumnya.

Yang dimaksud dengan “nilai manfaat” adalah sebagian Dana Haji dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan faktor risiko serta bersifat likuid.

Sebelum masuk ke bedah kasus, kita simak apa itu frasa “dikuasai oleh negara” dengan membuka UUD NRI tahun 1945, pada pasal 33 ayat (2) dan (3) yang tidak mengalami perubahan :
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara danyang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai olehnegara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuksebesar-besar kemakmuran rakyat.

Jadi, langkah berikutnya kita menelaah apa itu “nilai manfaat”. Tak perlu dengan membadingkan antar produk hukum. Cukup simak UU 34/2014 dengan membaca penjelasan pasal demi pasal. Yaitu :

Pasal 2
Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan:
a. prinsip syariah (yang dimaksud dengan asas “prinsip syariah” adalah semua dan setiap pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh);
b. prinsip kehati-hatian (yang dimaksud dengan asas “prinsip kehati-hatian” adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan);
c. manfaat (yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dapat memberikan manfaat atau maslahat bagi Jemaah Haji dan umat Islam);
d. nirlaba (yang dimaksud dengan asas “nirlaba” adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya);
e. transparan (yang dimaksud dengan asas “transparan” adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara terbuka dan jujur melalui pemberian informasi kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji tentang pelaksanaan dan hasil pengelolaan Keuangan Haji); dan
f. akuntabel (yang dimaksud dengan asas “akuntabel” adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji) .

Jadi, bagaimana sikap kita secara wajar dan konstitusional, minimal setelah kita menyimak bahasannya. Artinya, sudah terang-benderang pasal hukum atau bahasa hukum yang menjelaskannya.

Meski kebutuhan biaya infrastruktur besar, pasti pemerintah akan mengkaji secara mendalam rencana investasi dana haji untuk membiayai proyek infrastruktur. Agar transparan, kajian itu perlu diuji publikkan. Bukan karena karena jumlah dana hajinya, tetapi opini pemerintah terhadap umat Islam sejauh ini.

Pemerintah tidak bisa sercara mendadak atau sporadis atau secara lisan mengarahkan investasi dana haji ke proyek insfrastruktur. Tanpa analisis risiko yang mendalam, bisa saja menimbulkan masalah bangsa dikemudian hari.

Sejarah tentu tak akan melupakan fakta aksi damai umat Islam untuk menyikapi penistaan agama oleh gubernur DKI Jakarta di sisa periode 2012-2017. Bagaimana kebijakan pemerintah atau penguasa lewat tangan aparat pengayom masyarakat yang dengan gagah menerapkan pasal makar, kudeta dan sejenisnya.

Andalan hukum adalah pasal berlapis, pasal alternatif, pasal karet, pasal selundupan atau siapa yang berkepentingan dengan hukum. Langkah hukum berikutnya yang diambil pemerintah – sebagai pendekatan proaktif – adalah karena ulah HTI maka UU 17/2013 tentang organisasi kemasyarakatan mengalami perombakan. Diharapkan ormas bisa pancasilais seperti yang dicontohkan oleh para penyelenggara negera, penguasa, pejabat publik.

Jangan diartikan bahwa umat Islam menjadi sasaran bidik pihak tertentu. Tak bisa dipungkiri hak konstitusional rakyat yang mayoritas umat Islam, tentu akan menentukan perolehan suara di pesta demokrasi. Pemilihan umum serentak tahun 2019 membuat PR semua parpol kelabakan.

Pihak yang mampu mendirikan sebuah organisasi kemasyarakatan, apakah bahwa sesuai dengan salah pertimbangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan :
e. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas cantrarius actus sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Sejarah tak pernah salah. Jujur mengatakan pihak yang bermain dengan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentu bukan orang biasa, bukan orang kebanyakan.

Rakyat buka suara ibarat meludah ke atas, kepercik muka sendiri. Rakyat tabu membuka aib bangsa dan negara. Rakyat diposisikan sebagai penerima apa adanya. Siap menjalankan amanat kebijakan partai yang diterjemahkan lewat kebijakan pemerintah. Rakyat sudah mempunyai wakil rakyat muliai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan tingkat nasional. Kurang apa. Wakil rakyat yang murni 100% wakil parpol.[Herwin Nur/WASATHON.COM]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *