Moderasi dan Tantangan Islam Kontemporer

Moderasi dan Tantangan Islam Kontemporer

KERAJAAN Yordania bekerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia menggelar Muktamar Internasional tentang Islam dan Tantangan Kontemporer di Royal Cultural Center Amman Yordania, 27- 29/4/2017. Muktamar ini diikuti delegasi dari 15 negara, dan 400 peserta, termasuk dari 12 Pimpinan Perguruan Tinggi Islam Negeri dari Indonesia. Hadir mewakili Pemeritah RI, Dubes RI untuk Yordania dan Palestina Andy Rachmianto yang baru dalam minggu ini bertugas, dan Dirjen Pendidikan Islam Prof Dr Phil Kamaruddin Amin, MA, mewakili Menteri Agama.

Isu besar yang diangkat menjadi thema sentral, didasari oleh masih adanya Islamophobia, pemahaman dan aksi terorisme serta radikalisme. Terlebih nasib negara tetangga dekat Kerajaan Yordania, yakni Palestina yang sudah bertahun-tahun ingin berdiri menjadi negara yang merdeka, karena dijajah oleh Israel, tetapi tidak atau belum pernah mendapatkan pengakuan dari PBB dan Negara-negara di dunia. Syria dan Irak hingga kini juga masih juga menjadi ladang pembantaian dan genosida oleh ISIS yang mengatasnamakan Islam, akan tetapi . Dunia menginginkan tatanan masyarakat yang damai, toleran, saling menghormati, dan saling memanusiakan masing-masing.

Muktamar ini adalah yang kedua, sejak dirumuskan Risalah Amman atau Amman Message pada 09 November 2004 M bertepatan dengan 26 Ramadhan 1425 H yang lalu. Yang pertama diselenggarakan di Jakarta 23-24 April 2013 yang menghasilkan 9 Rekomendasi Jakarta (Risalah Jakarta). Muktamar ini diharapkan dapat merumuskan dan mempromosikan pesan suci Islam, yaitu perdamaian, persaudaraan, toleransi, peradaban, dan kemanusiaan. Islam yang rahmatan lil ëalamin, senantiasa harus mampu menjadi pemandu siapa saja (hudan li al-nas) tidak hanya bagi kaum muslim saja.

Bagi kaum dan negara Muslim sendiri, ini merupakan pekerjaan berat, karena masih ada kelompok-kelompok yang mengaku dan membawa Islam, akan tetapi pemahamannya menggunakan pola dan pendekatan radikal, ekseklusif, memonopoli kebenaran, dan cendeung memaksakan keinginannya, seperti yang mengusung sistem khilafah, dan ingin merubah NKRI yang didirikan dan dibentuk dengan cucuran darah dan sabung nyawa. Lebih dari itu mereka cenderung memaksa untuk menghilangkan karakteristik Islam yang cocok untuk semua waktu dan tempat (al-Islam shalih li kulli zaman wa makan) menjadi ajaran sempit yang tidak mampu beradaptasi dan berkolaborasi dengan nilai kearifan lokal dan kenyataan praksis sejarah dari masingmasing negara.

Alquran surat al-Hujurat 13 menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan dijadikan mereka hidup berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal dan berkompetisi menjadi bangsa dan manusia yang paling mulia di sisi Allah melalui ketaqwaan mereka.

Nasionalisme Inklusif

Rasulullah saw ketika meletakkan fondasi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dalam Piagam Madinah (Madinah Charter) tidak pernah menyoal soal bentuk, apakah khilafah, monarkhi, republik, atau federal, akan tetapi yang beliau letakkan adalah tentang prinsip dasar, nilai, dan substansi dasar, seperti: persamaan di depan hukum (equality before the law), keadilan (adalah/justice), persaudaraan (ukhuwah/brotherhood), toleransi (tasamuh), moderat (tawasuth/muítadi), tolong menolong (taíawun), dan saling menghormati antara sesama manusia.

Indonesia, yang dapat dikatakan irisan atau tanah surga Allah di bumi nusantara tercinta, adalah bagian dari kehendak-Nya. Apabila dengan NKRI, yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 dan menjamin dilaksanakannya kebebasan beragama dan kebebasan menjalankan ajaran agama masing-masing pemeluknya, maka tidak salah jika para ulama menetapkannya sebagai final dan ‘’harga mati’’. Masih rendahnya kesadaran kesejarahan oleh sebagian kelompok yang tidak terlibat di dalam proses pembentukan dan pendirian bangsa Indonesia, dan akan menjungkirbalikkan fakta sejarah tersebut, perlu disadarkan dan diberi pencerahan. Dalam perspektif inilah, negara dan pemerintah Indonesia, dituntut untuk bisa melakukan tindakan yang bijaksana, terukur, berpayung hukum dan dijalankannya secara adil, agar kelompok- kelompok radikalisme dan terorisme, dapat secara bertahap dihapuskan.

Oleh karena itu pemahaman nasionalisme musti dibangun dengan watak dan karakter yang inklusif, di mana keyakinan akan kehidupan sebagai entitas suatu bangsa, termasuk Indonesia, dan juga di belahan negara lain, dengan menghormati keberadaan bangsabangsa lain di muka bumi ini.

Indonesia sebagai negara keempat terbesar penduduknya dan mayoritas warganya memeluk Islam, kiranya layak tampil di depan dalam memberikan kontribusi dan contoh model toleransi dalam kemajemukan bagi negaranegara lain di dunia. Tentu pemerintahan dan pemimpinnya, dituntut memiliki komitmen kebangsaan dan kenegarawanan untuk membawa NKRI menjadi negara yang layak dicontoh dan menjadi referensi negara kain.

Karena itu, hal-hal yang perlu dilakukan di antaranya adalah pertama, tempatkan supremasi hukum dalam menjalankan roda pemerintahan. Jika semua negara pemimpinnya sapat menjalankan tugas mulia ini dengan komitmen dan konsisten menempatkan supremasi hukum, maka wajah dunia ini akan tampak damai, harmoni, dan membahagiakan. Kedua, jalankan dan tegakkan hukum secara adil dan berkeadilan. Kerusakan suatu bangsa akan dengan sangat cepat terjadi, manakala pisau hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Ketiga, tempatkan dan perlakukan warga negara sebagai subyek, bukan sebagai obyek pembangunan.

Karena itu, kata akhir yang kiranya dapat direkomendasikan untuk keluar dari kegaduhan dan kemelut dunia ini, asalah moderasi dalam beragama,, toleransi, dan persaudaraan sejati yang perlu dipromosikan secara bersama-sama baik di tataran regional maupun internasional. Dengan demikian, Islam yang rahmatan lil alamin, akan menjadi jawaban untuk mewujudkan tatanan dunia yang baldatun thayyibatun (bilad thayyib) wa Rabbun ghafur. Semoga. (Sumber SM/3/4/2017)

—Ahmad Rofiq, peserta Muktamar Internasional, Islam dan Tantangan Kontemporer di Amman Yordania, Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Wakil Ketua Umum MUI Jawa Tengah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *