Politik Injak Kaki Ala Sastrawan

Politik Injak Kaki Ala Sastrawan

Dalam The Litte Red Book, Mao Tse-Tung membeberkan tentang watak ganda dalam dunia politik. Hal ini diungkap Mao untuk melucuti karakter seseorang atau kelompok yang semula kritis, tapi mendadak berubah bungkam. Menurut Mao, pada awalnya mereka adalah ‘macan sejati’, tapi setelah kehendaknya terpenuhi menjelma ‘macan kertas’.

Laku semacam inilah yang disebut ‘politik injak kaki’.
Situasi yang digambarkan Mao tidak hanya terjadi dalam dunia politik, tapi juga kesusastraan Indonesia. Politik injak kaki dilakukan dengan cara menginjak kaki (menyerang) pihak-pihak yang memegang kekuasaan/wewenang tertentu demi mendapat perhatian dari pihak tersebut. Selama tuntutannya belum terpenuhi, si penginjak kaki akan terus melakukan hal itu. Bila akhirnya usahanya membuahkan hasil, dia barulah akan mengubah sikap seratus delapan puluh derajat.

Salah satu contoh praktik politik injak kaki dalam ranah kesusastraan Indonesia adalah ribut-ribut yang terjadi seputar penyelenggaraan Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia (Munsi) II dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Pangkal masalahnya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai pihak penyelenggara dianggap tidak konsisten terhadap pernyataannya sendiri. Semula, penyelenggara berjanji akan menanggung biaya perjalanan peserta, tapi kemudian menganulir. Akibatnya, ramailah sosial media dengan gerundelan sejumlah peserta terpilih yang kecewa.

Gerendulan berujung pada rencana untuk memboikot acara tersebut dan ajakan membuat petisi sebagai bentuk protes. Apa yang terjadi kemudian?

Politik injak kaki para sastrawan ini berhasil. Ribut-ribut seputar Munsi II berakhir bahagia. Pihak penyelenggara bersedia memberikan dana untuk membiayai perjalanan peserta dari daerah asal ke tempat acara. Pernyataan yang panas dan argumentasi heroik para sastrawan ini seketika menguap. Sebagai gantinya, muncullah rupa-rupa undangan perayaan: ajakan ngopi bareng, tawaran foto bersama dan tukar-menukar tanda tangan sebagai bukti pernah bertemu sastrawan tenar Indonesia sekaligus mengikuti ajang sastra bergengsi tingkat nasional.

Sebelum kejadian ini, ribut-ribut serupa juga pernah terjadi jelang pelaksanaan Frankfurt Book Fair (FBF) 2015. Saat itu, dunia sastra Indonesia memanas dalam silang pendapat antarsastrawan. Yang dipermasalahkan adalah siapa yang berhak mewakili Indonesia dalam acara FBF. Pertanyaannya: mengapa politik injak kaki perlu dilakukan demi ajang semacam ini?

Bagi sastrawan Dunia Ketiga seperti Indonesia, tampil di luar negeri, apalagi dalam acara sekelas FBF dan sebagai tamu kehormatan pula, adalah suatu kebanggaan. Barat masih menjadi magnet bagi sastrawan Dunia Ketiga sebagai tempat yang mampu memberinya pengakuan bertaraf internasional.

Selain itu, ketika para sastrawan Dunia Ketiga pergi ke luar negeri maka citranya sebagai kelompok elit di antara sastrawan sebangsanya pun akan tercipta. Dalam konteks ini, politik injak kaki dianggap perlu untuk dilakukan.

Serupa apa yang terjadi pada ribut-ribut seputar Munsi II, pro-kontra FBF 2015 juga berakhir bahagia. Pihak yang “bersuara keras” diikutsertakan dalam FBF dan ada pula yang diberi posisi dalam kepanitiaan FBF tahun berikutnya. Tak heran, pelaksanaan FBF selanjutnya berjalan mulus tanpa protes karena para pemain politik injak kaki sudah dilumpuhkan.

Tidak Pernah Subtantif

Politik injak kaki tidak akan pernah menghasilkan perdebatan yang fundamental karena tujuan akhirnya adalah kompromi. Sebagaimana telah disinggung di muka, yang menjadi pangkal keributan hanyalah seputar persoalan remeh temeh seperti ongkos perjalanan dan siapa saja yang pantas diikutsertakan.

Terhadap program-progam yang menggunakan uang negara tersebut, para sastrawan tidak pernah ribut menggugat hal-hal yang lebih penting. Umpamanya, soal FBF yang menghabiskan biaya hingga milyaran rupiah, tapi tidak pernah membeberkan detil penggunaan dana itu kepada masyarakat.

Pun, terhadap acara semacam Munsi II. Misalnya, sebelum acara serupa digelar kembali, perlu dipertanyakan dampak dari hasil Munsi I bagi kesusastraan Indonesia dan kehidupan masyarakat luas pada hari ini. Apakah hasil musyawarah sudah dijalankan atau hanya berakhir di atas kertas? Jika tidak, ajang semacam ini akan lebih serupa acara Syawalan yang ramainya hanya sebentar dan gaungnya tidak bersisa setelah para tamu bubar.

Dalam sejarah kesusastraan Indonesia, pertemuan para sastrawan dalam wujud munas, konferensi atau kongres bukan hal baru. Kongres Kebudayaan pernah dilaksanakan di Solo pada tahun 1954. Sastrawan-sastrawan lintas generasi yang berkumpul di sana tidak hanya membicarakan soal kesusastraan, melainkan juga perkara kebangsaan yang terjadi pada masa itu.

Pernah pula diselenggarakan Konferensi Pengarang Asia-Afrika di Bali pada tahun 1963. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah resolusi, satu di antaranya adalah penolakan atas segala bentuk imperialisme di muka bumi dan mendukung perjuangan negara-negara yang ingin memperoleh kemerdekaan.

Dalam skala lokal, pernah pula diselenggarakan Musyawarah Seniman Sumatera Utara. Sebagaimana dicatat oleh E. Ulrich Kratz (2000), pertemuan ini menghasilkan sebuah konsepsi bahwa salah satu tugas seniman adalah terlibat aktif menyelesaikan masalah-masalah revolusi nasional di bidang kebudayaan.

Dari rupa-rupa pertemuan sastrawan tersebut, apa yang dibicarakan merupakan persoalan yang subtantif atau penting pada saat itu. Pembicaraan para sastrawan diarahkan pada keinginan untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik dari aspek kesusastraan maupun kemasyarakatan. Namun, saat ini kualitas pertemuan para sastrawan rupanya mengalami kemunduran sebatas ajang perayaan dan reunian semata.

Memang, tidak semua sastrawan melakukan politik injak kaki. Umpamanya, seorang Pramoedya Ananta Toer yang tanpa politik semacam itu tetap diundang ke berbagai acara. Lewat karya-karyanya yang mutunya diakui dunia, dia kerap dijadikan pembicara utama. Yang menentukan “harga” seorang sastrawan adalah kualitas karya bukan kemahiran politik injak kakinya.

Politik injak kaki bukanlah sesuatu yang pantas dilakukan, apalagi oleh seorang sastrawan. Entah menyangkut kepentingan dirinya sendiri atau masyarakat, seorang sastrawan hendaknya tetap bersikap kritis dalam situasi bagaimana pun dan di hadapan apapun. (Anindita S Thayf/Novelis dan Esais. Tinggal di Yogyakarta Dimuat di Minggu Pagi, IV/Juli 2017).

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.